The Definitive Guide to reformasi intelijen

The Definitive Guide to reformasi intelijen

Blog Article

“The return” from the President’s comprehensive Handle more than BIN has introduced back again memories and considerations regarding the likely for ‘misuse’ of intelligence for the government’s political passions. Especially in the midst of the current momentum from the Covid-19 pandemic, where the President has the authority to acquire quickly, unpopular, and emergency political and coverage steps, including the deployment of military services and intelligence forces to support attempts to manage the specter of the Covid-19 pandemic.

Kumpulan informasi, melakukan kegiatan untuk melindungi terhadap, kegiatan intelijen yang ditujukan terhadap Amerika Serikat, dari kegiatan teroris internasional, kegiatan perdagangan obat bius, dan kegiatan lainnya sebagai penangkal atas seteru yang diarahkan kepada Amerika Serikat oleh kekuasaan, organisasi, orang dan agen dari pihak asing;

Media massa sangat efektif menggiring opini publik, untuk menghakimi sesuatu yang belum pasti terjadi. Medan perang intelijen ke depan adalah informasi dan pembentukan opini. Penggalangan media dan opini yang intens tanpa mengabaikan kebebasan pers, harus dilakukan secara terpola dan komprehensif. Dalam hal ini kuncinya bukan hanya bereaksi dan melakukan counter

Dalam rapat tersebut dilakukan sinkronisasi, harmonisasi produk intelijen untuk kemudian dirumuskan kegiatan operasional dan tindakan bersama yang harus dilakukan.

Meskipun pencairan THR dan peningkatan konsumsi dapat memberikan dorongan sementara bagi pertumbuhan ekonomi, strategi jangka panjang harus difokuskan pada peningkatan investasi dan produksi.

Namun, setiap perkembangan pasti diiringi dengan tantangan. Andhika menyoroti bahwa mentalitas di lingkungan intelijen semakin terbuka, yang pada akhirnya dapat mengompromikan prinsip-prinsip kerahasiaan. Ia juga mencatat bahwa partisipasi dari masyarakat sipil dalam struktur BIN masih minim.

Ditembaknya seorang pelaku bom bunuh diri yang berlari menuju keramaian dibenarkan dengan alasan yang sama.[17]

Each man or woman shall have the ideal to the liberty to think his/her religion (kepercayaan), and to specific his/her views and feelings, in accordance together with his/her conscience.

Bahkan jika aksi terorisme telah terjadi seperti Ali Imron yang dalam penjara, ia tetap dimanfaatkan untuk kepentingan intelijen.

Patut disadari bahwa, gerakan-gerakan separatisme yang ada saat ini masih berakar pada motif-motif ekonomi yang awalnya berupa gagasan ketidakpuasan atas perekonomian daerah tertentu atas kebijakan pemerintah pusat. Hal ini, menjadi sorotan negara-negara tertentu yang kemudian dengan sengaja masih menyokong gerakan-gerakan separatisme, yang masih ada di Indonesia, baik dengan melalui penggalangan terhadap tokoh dan masyarakat lokal reformasi intelijen oleh lembaga swadaya masyarakat dari negara asing, atau mengakomodir upaya diplomatis aspiratif separatisme, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di kancah internasional.

Adat law is in basic principle also Section of personalized, however it is distinguished as a consequence of its near attachment to ethnicities. As a consequence of its evolutionary character, Adat Regulation has the ability to adapt to modifications inside of Modern society. As an example, subsequent to its adoption as spiritual belief, Islam has become Component of the Adat law for particular ethnicities including Minangkabau and Aceh. Adat Legislation is very important in a number of areas of regulation including relatives regulation, inheritance legislation, and agrarian legislation.

Konflik kekerasan komunal merupakan konflik yang terjadi antara dua kelompok atau satu kelompok masyarakat diserang oleh kelompok lain, pengelompokan komunal bisa berdasarkan etnis, agama, kelas sosial, afiliasi politik atau hanya sekedar perbedaan kampung.

Tanpa peningkatan kapasitas produksi melalui investasi, lonjakan permintaan justru dapat menyebabkan inflasi dan defisit neraca perdagangan akibat peningkatan impor.

Reformasi Intelijen Indonesia saat ini dihadapkan pada dua tantangan utama yang harus segera diselesaikan, yaitu manajemen sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.